Jakarta (ANTARA News) – Yasser Az-Za`eem, anak laki 14 tahun dari kamp pengungsi miskin Shatti di bagian barat Kota Gaza, menghabiskan kebanyakan waktunya di depan komputer murah, yang dihubungan dengan server murah Internet, dan bercakap dengan temannya dari negara lain Arab dan asing.

Berselancar di Internet telah menjadi satu-satunya hiburan, bukan hanya buat Az-Za`eem tapi juga buat sebagian besar temannya. Itu adalah salah satu cara bertemu dengan teman baru, menjelajahi jejaring atau bermain game. Dan mereka percaya itu adalah satu-satunya cara menerobos blokade tiga tahun Israel yang diberlakukan atas Jalur Gaza.

Az-Za`eem, yang tak pernah keluar Jalur Gaza sejak dilahirkan di kamp pengungsi itu, mengatakan ia memiliki jaringan hubungan luas dan persahabatan di Internet dengan kerabat dan teman di Tepi Barat Sungai Jordan dan di negara lain di seluruh dunia. “Buat saya, jejaring adalah jendela langka untuk membangkang terhadap pengepungan yang sedang berlangsung,” kata Az-Za`eem kepada wartawan kantor berita China, Xinhua –Saud Abu Ramadan dan Emad Drimly.

Anak laki-laki cerdas tersebut mengatakan ia telah mulai belajar cara menggunakan komputer lima tahun lalu, ketika ia mengetahui bahwa sebagian kerabat dan tetangganya memiliki komputer. Ia memohon kepada ayahnya, yang memiliki pekerjaan dengan gaji rendah, agar membelikan dia dan saudara laki-laki komputer Compaq.

Komputer dan laptop, kebanyakan buatan China, berharga antara 500 dan 2.000 dolar AS. Komputer telah diselundupkan ke dalam Jalur Gaza melalui terowongan bawah tanah di perbatasan antara daerah kantung Palestina yang dirundung blokade itu dan Mesir.

“Ketika saya menggunakan komputer untuk pertama kali, saya benar-benar tidak tahu cara menggunakannya,” kata Az-Za`eem. “Setelah lima tahun, saya dapat mengatakan saya sedikit ahli dalam penggunaan komputer dan mengetahui cara berselancar di jejaring Internet, yang mengubah dunia jadi satu desa kecil. Komputer buat saya sangat perlu dan berarti.”

Meskipun menderita kemiskinan dan pengangguran, kebanyakan dari 1,5 juta warga di wilayah sempit yang miskin tersebut memiliki komputer atau laptop di rumah mereka, dan penjual serta pedagang alat elektronik mengatakan permintaan telah naik setelah harga turun.

MSN messenger, Skype dan yahoo telah menjadi sangat kondang sehingga percakapan dengan teman dan kerabat dari seluruh dunia sambil saling melihat di kamera komputer kini menjadi kegiatan lumrah di Jalur Gaza.

“Saya berselancar di jejaring dan membaca di laman buat anak serta mengunduh permainan. Saya juga mencari data yang membantu saya mengerjakan penelitian dan karya tulis buat sekolah saya, terutama dalam bidang geografi dan matematik,” kata Az-Za`eem.

“Tetapi ketika saya berbincang dengan teman-teman, saya iri dengan mereka saat saya membandingkan kondisi hidup saya dengan mereka,” katanya.

Sepupu tak pernah bertemu
Az-Za`eem secara rutin berbicara melalui jejaring Internet dengan sepupunya Mohamed, yang tinggal di kota Ramallah, Tepi Barat. Kedua anak itu tak pernah bertemu selama lebih dari dua tahun, sejak Israel memberlakukan blokade ketat atas Jalur Gaza setelah HAMAS merebut kekuasaan atas daerah kantung tersebut pada Juni 2007.

“Ketika saya berbincang dengan sepupu saya, Mohamed, kami menyalakan mikrofon dan kamera jejaring kami seakan-akan kami duduk bersama. Ia memberitahu saya bagaimana kondisi Ramallah dan apa yang ia lakukan di sekolah dan saya mengeluh kepada dia mengenai kesulitan hidup di Jalur Gaza,” kata Az`Za`eem.

Az-Za`eem, anak keempat di antara saudara laki-laki dan perempuan, adalah siswa nomor satu di sekolah, tempat ia menggunakan komputer dan keterangan yang ia dapatkan di jejaring guna memperkaya pengetahuannya.

Bukan hanya ia berselancar di jejaring untuk anak-anak, atau mencari permainan dan keterangan, tapi ia juga mengikuti berita olahrga. Ia adalah penggemar tim sepak bola Spanyol, Barcelon, dan ia terus mengikuti perkembangan terbaru klub itu dan mengetahui nama pemain bintang tim tersebut.

Az-Za`eem juga sangat menyukai piranti lunak rancangan Photoshop, yang ia gunakan untuk mengedit fotonya. Ia mengatakan ia sekarang ahli dalam program itu, sementara permainan kesukaannya meliputi GTA, atau Vice City Beach, yang meliputi mengemudikan mobil dan pertempuran.

“Saya pernah membuat tipuan, ketika saya memasang foto ayah saya sedang berdiri bersama seorang perempuan dan saya memperlihatkannya kepada ibu saya dan memberitahu dia bahwa perempuan ini adalah pacar ayah saya. Ibu sangat marah, tapi ketika saya memberitahu dia yang sebenarnya, setiap orang di dalam keluarga saya terbahak-bahak,” kata Az-Za`eem.

Ibunya mengatakan ia tidak membiarkan anaknya sendirian di depan komputer. “Kami memantau dia dengan mengamati siapa orang yang diajaknya berbincang, dan kami memastikan bahwa ia tidak menonton gambar porno atau berselancar ke jejaring kelompok Islam fanatik yang akan mengubah cara berfikir anak-anak,” katanya.

“Internet sangat bermanfaat, tapi pada saat yang sama sangat berbahay jika orang-tua tidak mengawasi anak mereka. Kami berusaha memastikan Yasser mendapatkan manfaat manfaat dan meningkatkan bakarnya, dan pada saat yang sama kami memantau apa yang biasa ia tonton,” kata sang ibu saat ia membawakan segelas jus buat putranya.

Az-Za`eem mengatakan ia berharap dapat membeli komputer yang lebih bagus, lebih cepat dari yang ada sekarang dan memiliki PC pribadi sendiri tanpa berbagi dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Namun, ia mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi setiap hari di Jalur Gaza.

Pasokan listrik di daerah kantung tersebut biasanya padam selama sedikitnya lima jam setiap hari karena pembangkit listrik di Jalur Gaza menghadapi kesulitan untuk memperoleh cukup bahan bakar diesel gara-gara blokade Israel.

“Ketika listrik padam, saya pergi menemui teman saya dan kadang-kala kami pergi ke warung Internet, yang memiliki generator listrik, untuk melanjutkan pencarian dan selancar kami,” kata Az-Za`eem.

Menurut data statistik tak resmi, ada sebanyak 330 warung Internet di Jalur Gaza, tempat kebanyakan pelanggan mereka adalah anak-anak, remaja dan orang tua, yang pergi ke sana untuk berselancar atau bercakap dengan teman. Mereka yang biasanya mengunjungi warung Internet tak mampu membeli komputer.

Az-Za`eem juga mengeluh bahwa kecepatan Internet sangat lamban di Jalur Gaza akibat sangat banyak pengguna Internet. Ditambahkannya, ayahnya membayar biaya bulanan sebesar 15 dolar AS ke perusahaan telekomunikasi Palestina untuk menggunakan Internet. Kecepatan Internet di rumah Az-Za`eem hanya 128 kilobyte per detik.

Pejabat telekomunikasi Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) Mashour Abu Dagga mengatakan penggunaan Internet telah berkembang baru-baru ini kendati blokade diberlakukan atas Jalur Gaza, dan telah menjadi salah satu faktor penting dalam ekonomi Palestina.

Meskipun Az-Za`eem mencintai komputer dan Internet, ia memimpikan pada suatu hari dapat menjadi seorang insinyur yang mengkhususkan diri dalam bidang pemrograman komputer dan Internet.

“Saya dapat memperoleh banyak uang, tapi saya tahu ini takkan mudah dan saya harus bekerja keras untuk mewujudkan ambisi ini,” katanya.(*)

Jakarta (ANTARA News) – Wacana pembatasan dan pelarangan liputan siaran langsung dalam sidang pengadilan ternyata mendapat tantangan yang cukup keras dari sejumlah kalangan antara lain para aktivis masyarakat sipil.

Usulan terkait larangan siaran langsung itu mulai merebak ketika Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuarsa Senjaja di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (11/11) mengatakan, pihaknya akan menata ulang liputan langsung stasiun televisi dari ruang sidang pengadilan.

KPI merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI dibentuk berdasarkan UU Penyiaran Nomor 32/2002.

Sasa mengatakan, penataan ulang itu karena liputan langsung stasiun televisi dari ruang sidang pengadilan dinilai KPI akan menimbulkan ekses yang bisa membahayakan banyak pihak.

Menurut dia, liputan langsung stasiun televisi hanya boleh menyiarkan wawancara dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum, pada saat menjelang dan seusai jalannya sidang.

“Stasiun televisi tidak boleh melakukan liputan langsung proses jalannya persidangan karena itu bisa mempengaruhi opini publik sebelum ada vonis dari majelis hakim,” kata Sasa.

Ia memaparkan, penataan ulang liputan langsung tersebut diputuskan KPI berdasarkan perkembangan terbaru, terutama jalannya persidangan dari kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas, seperti kasus Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperdengarkan rekaman hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sontak, wacana terkait pembatasan siaran langsung pengadilan mendapat respon dari sejumlah pihak, antara lain Koordinator Divisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Anggara.

Anggara memaparkan, pembatasan siaran langsung persidangan seharusnya mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik dan bukannya ketentuan yang dikeluarkan oleh KPI.

“Batasannya seharusnya adalah Kode Etik Jurnalistik,” kata Anggara kepada ANTARA News.

Menurut dia, Kode Etik Jurnalistik sebenarnya telah memadai sehingga KPI seharusnya tidak lagi berupaya untuk mengeluarkan batasan-batasan terhadap siaran langsung persidangan.

Apalagi, lanjutnya, Kode Etik Jurnalistik berlaku bagi segala macam pekerjaan wartawan mulai dari media cetak seperti surat kabar hingga media elektronik seperti televisi.

Ia menegaskan, wewenang untuk melarang siaran langsung pengadilan terletak pada hakim pengadilan yang merupakan pemimpin dari persidangan tersebut.

Dakwaan vulgar
Wacana larangan siaran langsung persidangan muncul antara lain setelah pembacaan dakwaan yang vulgar dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resources Center (ILRC) Uli Parulian Sihombing mengatakan, pembacaan dakwaan vulgar itu sebenarnya hanyalah merupakan satu kasus.

“Jangan satu kasus ini sampai digeneralisasi dengan kasus-kasus lainnya,” kata Uli.

Ia mengingatkan, siaran langsung persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata bermanfaat membuat masyarakat luas mengetahui secara cepat dan langsung mengenai rekaman rekayasa yang sebelumnya masih sebatas isu atau tidak jelas keberadaannya.

Karenanya, Uli berpendapat, terdapatnya siaran langsung dalam acara persidangan MK mengindikasikan adanya kemajuan dalam alam demokrasi di Indonesia.

“Siaran langsung persidangan bagus untuk alam demokrasi,” katanya.

Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwakarta itu, bila terdapat pelarangan terhadap siaran langsung persidangan maka hal itu sama saja dengan langkah kemunduran.

Dengan melarang siaran langsung persidangan, ia berpendapat hal tersebut sama saja dengan membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas sebuah kasus hukum secara utuh, lengkap, dan tidak setengah-setengah.

Selain itu, ujar dia, siaran langsung persidangan sebenarnya juga merupakan media yang efektif untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang jalannya persidangan kepada masyarakat luas.

Uli mengingatkan, dengan adanya siaran langsung persidangan terkait rekaman rekayasa di Mahkamah Konstitusi (MK) maka masyarakat bisa mengetahui mengenai kasus tersebut secara cepat dan meluas.

Sejumlah pihak bahkan menyatakan bahwa langkah MK dalam memutarkan rekaman tersebut secara terbuka merupakan langkah terobosan hukum yang efektif dan perlu untuk diapresiasi secara mendalam.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin yang ditemui wartawan saat digelarnya sidang pemutaran rekaman rekayasa di MK pada 3 November, mengatakan, pihaknya memberikan pujian kepada MK yang memutuskan untuk memperdengarkan secara terbuka rekaman dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat dua pimpinan KPK itu.

“Kita patut memberikan pujian. Semoga MK bisa bekerja sebaik-baiknya menangani masalah ini,” kata Din.

Ketua Umum PP Muhammadiyah menyatakan pihaknya memberikan pujian terhadap kinerja MK karena lembaga konstitusi tersebut menggelar sidang uji materi UU KPK secara terbuka pada agenda mendengarkan alat bukti transkrip dan rekaman percakapan yang diduga antara pengusaha Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat penegak hukum.

KPI bukan yudikatif
Uli menambahkan, KPI harus diingatkan sejumlah pihak terkait bahwa lembaga tersebut bukanlah perpanjangan lembaga yudikatif.

“KPI bukanlah bagian dari lembaga yudikatif,” kata mantan Ketua LBH Jakarta itu.

Karena itu, ia menilai adalah rancu bila lembaga seperti KPI berkehendak mengeluarkan peraturan yang melarang siaran langsung persidangan dalam lembaga pengadilan yang sebenarnya merupakan domain dan tanggung jawab dari hakim sebagai pemimpin persidangan.

Menurut dia, bila terdapat pelarangan terhadap siaran langsung persidangan maka berpotensi mengacaukan kewenangan sistem hukum di Indonesia.

“Larangan itu dapat mengacaukan kewenangan sistem hukum,” katanya.

Ia juga mengemukakan, larangan menggelar siaran langsung persidangan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 153 Ayat (3) KUHAP menyatakan, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Berarti, ujar dia, sudah jelas bahwa semua sidang terbuka untuk umum dan bisa mendapatkan liputan media secara langsung kecuali dalam beberapa kasus.

“Kasus yang tertutup adalah kasus terkait anak-anak dan tentang kesusilaan,” katanya.

Berkaitan dengan wacana larangan siaran langsung persidangan, Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara kepada sejumlah media mengibaratkan usulan tersebut seperti upaya memburu dan menangkap tikus yang mencuri padi dengan membakar lumbung atau tempat penyimpanan padinya.

Leo mengutarakan kekecewaannya karena sebenarnya telah terdapat ketentuan dan mekanisme untuk memberikan sanksi kepada media yang melanggar Kode Etik Jurnalistik sebagaimana tercakup dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Ia juga menyesalkan terdapat media yang tidak sensitif terhadap sejumlah materi pemberitaan yang dinilai vulgar sebagaimana yang disebutkan dalam pembacaan dakwaan Jaksa dalam kasus Antasari Azhar.

Sementara itu, siaran pers yang dikeluarkan Anggota DPR Komisi I Ramadhan Pohan menegaskan dukungan kepada kebebasan pers yang beretika serta memberikan perhatian yang serius terhadap nilai pendidikan dan kepantasan yang berlaku di tengah masyarakat di Tanah Air.

Namun, menurut politisi Partai Demokrat itu, insan pers juga harus mempertimbangkan secara mendalam tentang aspek lain dari pemberitaan yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memenuhi asas kepatuhan, kesusilaan, dan pendidikan.

KPI sendiri telah mengagendakan untuk bertemu pihak Dewan Pers pada Senin (16/11) untuk membahas tentang wacana pembatasan siaran langsung tersebut.

Pertemuan itu diharapkan bisa berujung kepada terciptanya keputusan yang memuaskan semua pihak, atau malah semakin menambah panjang keruwetan kontroversi terkait wacana larangan liputan siaran langsung di sidang pengadilan.(*)

Singapura (ANTARA News) – Deretan kepala negara/pemerintahan dalam balutan busana “cantik” dengan latar belakang pemandangan terindah di Negeri Singa.

Panorama itu adalah satu dari sejumlah kekhasan pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Tradisi yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun itu dimulai pada 1993 ketika Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mulai mendadani para tamunya di pertemuan puncak APEC di Seattle, Amerika Serikat, dengan seragam jaket penerbang.

Dan bagai suatu tradisi baru yang tampak menyenangkan, kebiasaan itu terus berlanjut dan tetap dipegang teguh oleh para tuan rumah APEC hingga tahun ke 17 penyelenggaraan pertemuan puncak APEC.

Oleh karena itu tak heran setiap menjelang pertemuan puncak APEC, tuan rumah tidak hanya sibuk menyiapkan lokasi dan pelaksanaan pertemuan itu, namun juga membahas busana apa yang paling pantas digunakan untuk sesi foto para pemimpin ekonomi negara-negara APEC.

Tak boleh sembarang busana, karena secara tidak tertulis tahun demi tahun setiap negara berusaha menunjukkan busana “tradisonal” teranggun mereka. Busana itu –yang tidak selalu berupa busana tradisional– secara menyeluruh mewakili kekhasan budaya sang tuan rumah.

Tak pelak lagi ajang pertemuan puncak APEC pun berubah menjadi salah satu panggung pertunjukan busana dengan para kepala negara/pemerintahan sebagai modelnya.

Bill Clinton memulai ide untuk menyeragamkan koleganya tapi Presiden Indonesia Soeharto adalah sosok kunci yang menjadikan hal itu suatu tradisi ketika ia mengikuti jejak Clinton di Bogor.

Ketika seluruh kepala pemerintahan/negara APEC kemudian “boyongan” ke Bogor, Indonesia, satu tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia enggan kalah, meminta mereka mengenakan kemeja batik lengan panjang sebelum sesi foto bersama.

Selain pencapaian bersama “Target Bogor” (Bogor Goals) di Bogor dalam pertemuan APEC itu, kenangan tentang deretan para kepala negara/pemerintahan mengenakan kemeja batik lengan panjang sambil saling bercakap-cakap dan bercanda akrab akan selalu menjadi bagian dari cerita manis pertemuan puncak di Bogor itu.

Setelah itu, berturut-turut satu persatu negara tuan rumah APEC unjuk gigi. Kimono sutra biru Jepang sebagai pelapis jas pada pertemuan puncak APEC tahun 1995 di Osaka, baju barong tagalog di pertemuan APEC Filipina, jaket kulit di Kanada, baju bermotif khas di Kuala Lumpur, jaket berlayar di pertemuan APEC Auckland Selandia Baru tahun 1999, kain tenun di Brunei Darussalam, baju sutra bordir Shanghai di China, guayabera di pertemuan APEC Los Cabos Meksiko 2002, sutra bordir Thailand di Bangkok, chamanto di Santiago Chili, ao dai dalam pertemuan APEC Vietnam 2006, dan jaket hujan di Sydney 2007.

Arti penting dari pemilihan busana itu bahkan sempat membuat publik di Australia berdebat panjang mengenai busana apa yang paling pas untuk digunakan oleh para pemimpin negara/pemerintahan di pertemuan puncak APEC Sydney. Busana apa yang paling mencerminkan Australia, yang membuat dunia internasional mengingat Australia ketika puluhan tahun kemudian melihat kembali foto tersebut.

Sama seperti bagaimana dunia akan selalu mengingat deretan kepala negara/pemerintahan dalam balutan poncho berwarna coklat polos dalam sesi foto APEC ke-16 di Lima, Peru.

Poncho adalah pakaian tradisional Peru, terbuat dari bulu Alpaca. Baju hangat itu biasanya dikenakan oleh suku-suku Indian di Peru untuk menahan diri dari serangan angin dan hujan. Pakaian satu lembar itu hanya punya satu lubang di tengahnya untuk kepala kita masuk.

Sekalipun Poncho makin populer setelah Clint Eastwood memakainya dalam film “Man with No Name dan Dollars Trilogy” tapi menatap deretan para pemimpin negara/pemerintahan itu dalam balutan poncho warna coklat dapat menyisakan senyum bagi sejumlah orang, karena para pemimpin ekonomi APEC itu tampak bagai berselimut.

Kain Peranakan Singapura

Sebagai tuan rumah pertemuan puncak ke-17 APEC, Singapura juga tidak mau tertinggal dalam perang mode itu. Apalagi sekalipun ini adalah untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah APEC, pada tahun 1990an Singapura tidak berkesempatan untuk unjuk gigi karena tradisi itu belum terbentuk.

Menurut laman resmi APEC Singapura, dalam sesi foto bersama itu pemerintah Singapura menyiapkan sebuah kostum seragam untuk para pemimpin negara/pemerintahan yang disebut sebagai Kain Peranakan Singapura.

Pakaian karya salah satu perancang busana ternama Singapura Wykidd Song –yang telah berkiprah dalam industri busana selama 16 tahun terakhir– itu merupakan cerminan masyarakat Singapura yang multi budaya. Masyarakat Singapura terdiri dari keturunan China, India dan Melayu.

“Hal pertama yang ingin saya tangkap adalah cerminan Singapura … saya juga mencoba menangkap kekhasan `Asia` dalam desain itu. Saya melihat kebudayaan Peranakan sebagai campuran dari berbagai macam budaya di Asia Tenggara, seperti yang terdapat di Singapura,” kata Song.

Untuk busana pemimpin pemerintah/negara wanita, Song menggunakan banyak detil dari bordir dalam desainnya sekalipun model busana tetap semi formal.

Ia juga menggunakan sutra dan warna-warna cerah bagi para pemimpin negara/pemerintahan agar selaras dengan cuaca Singapura.

Warna-warna yang digunakan dalam busana itu akan selaras dengan warna resmi logo APEC Singapura yaitu hijau, biru dan merah. Para pemimpin negara laki-laki akan mengenakan busana berwarna biru, merah atau hijau sedangkan para pemimpin negara yang wanita mengenakan busana merah.

Busana itu juga dilengkapi dengan asesoris manset terbuat dari batu mulia, topaz biru, merah rhodolite atau hijau peridot. Sedangkan untuk wanita disediakan bros yang terbuat dari batu mulia merah rhodolite.

Sesi foto itu sendiri akan dilakukan di Esplanade, salah satu tempat atraksi budaya kebanggaan Singapura. Pada mulanya sesi foto itu akan digelar pada Sabtu sore (14/11) namun karena Presiden AS Barack Obama baru akan hadir pada Sabtu sore dan tidak akan mengikuti acara makan malam –Obama hanya akan mengikuti pertemuan informal pada Minggu– maka sesi foto bersama itu ditunda pada Minggu. Keterlambatan kedatangan Obama mengikuti pertemuan puncak ke-17 APEC itu diakibatkan oleh adanya peristiwa penembakan di pangkalan militer AS di Texas yang menewaskan 13 prajurit AS.

APEC adalah forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik yang terbentuk pada 1989 di Canbera-Australia. APEC telah melaksanakan langkah besar dalam menggalang kerjasama ekonomi sehingga menjadi suatu forum konsultasi, dialog dan sebagai lembaga informal yang kerjasama ekonominya berpedoman melalui pendekatan pasar bebas bersama berdasarkan sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif dan untuk mendukung keberhasilannya dilakukan konsultasi yang intensif terus menerus diantara anggotanya.

Pada awalnya terdapat 12 negara sebagai pendiri yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

Sejak saat itu telah menjadi wahana utama di kawasan Asia Pasifik dalam meningkatkan keterbukaan dan praktik kerja sama ekonomi sehingga dapat menarik masukan beberapa negara yaitu Republik Rakyat China, Hongkong-China dan China Taipe untuk bergabung pada 1991 yang kemudian disusul masuknya Meksiko dan Papua Nugini tahun 1993 serta Chili pada 1994.

Sedangkan tiga ekonomi anggota terakhir yaitu Federasi Rusia, Peru dan Vietnam bergabung dalam forum APEC tahun 1998.

Beranggotakan 21 anggota Ekonomi, APEC merupakan forum kerja sama ekonomi di wilayah Asia-Pasifik yang bersifat sukarela, informal, dan tidak mengikat.

APEC bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi kawasan dan memperkuat kerja sama ekonomi Asia-Pasifik melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Dalam perkembangannya APEC memiliki peran cukup strategis dengan penduduk sekitar 2 miliar jiwa atau lebih dari 40 persen populasi dunia dan mewakili 45 persen nilai perdagangan dunia (1996) –sebuah pasar potensial untuk perdagangan barang, jasa dan sumber daya manusia.(*)

Oleh Bob Widyahartono M.A. *)

Jakarta (ANTARA News) – Kegiatan negosiasi politik dan ekonomi di Asia (China, Jepang, Korea Selatan, India dan negara anggota perhimpunan bangsa Asia Tenggara/ASEAN) umumnya oleh kebanyakan anggota eksekutif, legislatif dan pengamat dipersepsi sebagai formalitas, dengan masing-masing pihak menyampaikan pokok pokok untuk dikompromikan dan kemudian disepkati. Kegiatan lobi itu mendahului proses negosiasi formal.

Keahlian dan pengetahuan bidang yang ditekuni dan bukan yang umum umum saja. Justru kini makin diperlukan dalam melakukan lobbying di Asia (China, Jepang, Korea Selatan, India dan Negara anggota ASEAN) sebagai kawasan yang makin dinamis dan dipersepsi sebagai pemeran dunia yang makin diunggulkan dibandingkan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Karena realita di atas itu, perlu para aktor lobi, baik yang merasa sudah berpengalaman maupun para pemula, perlu menyadari beberapa kualifikasi dasar berikut ini:

Pertama, kesegaran fisik dan mental untuk berpikir dan bertutur kata dalam bahasa, termasuk bahasa Inggris yang jelas, tegas/mantap, sesuai dengan obyek lobi; kedua, menjadi pendengar sebagai bagian komunikasi yang terfokus dan tidak menunjukkan bahasa tubuh yang bimbang dan meragu; dan ketiga, senantiasa meng-up date pengetahuan untuk menyiapkan diri menjelang jadwal lobi yang disepakati.

Darimana isitilah lobby dan kegiatan “melobi”? Lobby adalah suatu ruang tunggu dalam gedung pertemuan umum, hotel, perkantoran instansi pemerintahan atau swasta, ruang makan klub olahraga seperti golf, tennis dan renang. Dalam ruang demikian itu dilakukan pendekatan/negosiasi yang sifatnya masih non-formal.

Investasi dalam pengembangan mutu pelobi harus diadakan, karena ia harus aktif dan menyediakan waktu penuh untuk tugas dan tanggung jawab sebagai pelobi. Seorang pelobi harus sehat fisik maupun mental dan tidak mudah bosanan.

Banyak kali terungkap masih belum cukup siap dalam arti kompetensi para pelobi (lobbyist) di Indonesia, baik dalam politik maupun ekonomi. Apalagi kalau mentalitasnya sengaja menutup-tutupi ketidakmampuan dalam memberi bobot dalam proses dan “mau cepat beres” (quick fix mentality) dan tidak menghargai “upaya dan waktu lawan pelobi” yang bermakna. Penerjemah pun yang diberdayakan tidak selalu bermutu dalam pemahaman materi pembicaraan. So, what next?

Para penggalang pelobi professional harus berpengalaman dalam membekali para pelobi untuk setiap bahan dan bahasan serta anggaran yang memadai tanpa pemborosan waktu dan dana. Berarti pelobi sebagai profesional ia harus tetap mau belajar atau belajar kembali dan mengenali budaya/sikap pandang lawan pelobi.

Dalam masyarakat internasional baik pemerintahan maupun kegiatan bisnis peranan pelobi (lobbyist) makin strategis untuk memperlancar rangkaian negosiasi. Banyak kali terungkap kesan pe-lobi itu dadakan satu kali einmalig untuk kepentingan politik sedangkan antara lobi politik dan ekonomi saling terkait.

Banyak mantan elit legislatif maupun ekskekutif menonjolkan diri sebagai pelobi, sok sibuk, ikut ikutan dalam lobi tanpa “persiapan dan program”. Pengamatan mengungkapkan ada saja pe-lobi menonjolkan diri dengan self publicity di hadapan media cetak atau elektronik, yang justru terungkap kedangkalan dan menimbulkan situasi meragu dalam negosiasi yang lebih matang.

Sebagai pelobi, kalau tidak menguasai bahasa para lawan pelobi, hendaknya jauh jauh hari dipersiapkan penerjemah profesional dan benar-benar mendalami sinyal-sinyal non-verbal, bahasa tubuh dan gaya komunikasi lawan penerjemah atau lawan bicara. Pelobi melalui penerjemah perlu mengukur diri dalam kecepatan menyampaikan pemikiran dan dengan menghindari sikap serba tergesa nadanya (tone) mendesakkan pendirian atau gagasan, yang justru membuat penerjemahnya serba bingung.

Kembali pada persyaratan baik mental, pengetahuan maupun sarana dana belakangan ini perlu ketrampilan berteknologi informasi, telepon seluler (ponsel), Internet, Facebook, untuk mampu mengungkapkan substansi dalam tahapan tahapan melobi. Kegiatan ini tidak sekali atau instan membuahkan hasil (output). Harus diingat pula bahwa counter lobbyist juga tidak selalu siap sedia berkeinginan mencapai hasil.

Jumlah pelobi itu tidak hanya dalam jumlah yang itu-itu saja untuk kepentingan politik dan atau bisnis. Perlu dikembangkan kader untuk awalnya menjadi pengikut dengan mengobservasi/mencatat, kemudian setelah beberapa kali mampu menjadi pelobi saat dibutuhkan untuk fokus tertentu.

Bekal pengetahuan adalah penting untuk juga menjalani semacam “internalisasi” dulu, agar memadai dalam mutu dan tidak menimbulkan kesan di pihak lawan pe-lobi sebagai dangkal tanpa persiapan dan sok tahu banyak.

Pertanyaan yang menggelitik: apakah untuk menjadi pelobi dan kemudian negosiator professional itu melalui pendidikan formal dengan sertifikat atau ijazah khusus sebagai pertanda telah merampungkan studi formal?

Sertifikat itu, sepertinya pelatihan formal belumlah menunjukkan kualifikasi dalam praktiknya. Hal yang lebih berbobot nilainya adalah minat, persiapan untuk setiap sesi lobi, kemauan berinteraksi sebagai proses ulet, tidak arogan/sombong dan tidak menunjukkan sikap boros dana dan boros waktu.

Inilah pembelajaran kembali seni melakukan lobi yang patut disadari, dipahami dan setiap jangka waktu disegarkan. (*)

*) Bob Widyahartono M.A.(bobwidya@cbn.net.id) adalah pengamat ekonomi Asia Timur; Lektor Kepala di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara (FE Untar) Jakarta.